Sumbang Solusi Out of the Box untuk Macet Jakarta

Kemacetan Jakarta perlu dibereskan tidak hanya dengan cara-cara textbook, tapi juga outbox. Lewat tulisan ini, saya mencoba sharing apa yang ada di kepala hasil kristalisasi kejutekan saat bermacet-macetan tiap pagi dan sore setahun terakhir. Barangkali Pak Ahok iseng-iseng browsing dan mampir, silakan dicoba alternatif solusi berikut, Pak! 🙂

1. Aplikasi kontrol sosial terhadap kendaraan umum yang melanggar lalin.

Kopaja dan angkot ngetem adalah masalah klasik sejak jaman Firaun. Kemarin-kemarin Ahok menerapkan denda maksimal untuk aksi ngetem. Tapi, nihil! Termasuk juga ide mengempesi ban kendaraan yang parkir sembarangan. Tapi semua itu terbentur sumberdaya manusia yang terbatas, akibatnya razia tidak bisa dilakukan setiap hari dan jangkauannya sempit.

Solusinya? Di era 2.0 ini, biarkan society yang bekerja (baca: menghukumnya). Buatkan media untuk mengakomodir. Siapkan perangkat hukumannya!

Konkritnya sbb: Pemda buatkan aplikasi media sosial untuk menampung dokumentasi (foto atau video) aktivitas ngetem yang memperlihatkan plat nomor atau nomor lambungnya. Lalu buat aturan semisal 1 angkot dengan 3 dokumentasi ngetem akan didenda dan 10 dokumentasi ngetem akan disita negara! On the other hand, pengirim teraktif bulanan berhak mendapat hadiah dari Pemda. Cool!

 

2. Target tilang polantas DKI Jakarta

Setiap akhir tahun, Polda (atau Polri mungkin) punya program intensif selama 7-14 hari razia kelengkapan kendaraan bermotor. Terbukti pada saat itu, lalin menjadi lebih lengang dibanding hari-hari biasa. Di sisi lain, di kanan kiri kita sangat mudah menjumpai kawan, saudara, atau kolega yang tidak melengkapi kendaraannya dengan STNK, SIM, atau sekedar spion.

So, saya usulkan bahwa tiap polisi jalan raya dibekali KPI (key performance index) menilang sejumlah pelanggaran per satuan waktu. Misal, 25 surat tilang per pekan. Sebenarnya hal ini sangat mudah, asalkan polisi tsb tidak ngendon di seputar Thamrin-Senayan saja. Coba blusukan 5 km saja ke Palmerah, Tanabang, atau Manggarai. Atau lebih jauh di pinggiran Jakarta. Dua orang polisi dalam sejam disana pagi hari bisa menjaring puluhan pelanggaran, utamanya helm dan lampu motor. Jangan lupa rewards bagi polisi yang menjadi top scorer tiap periodenya.

Saya yakin, pengguna motor (pihak yang paling banyak melanggar secara statistik) akan turun drastis, otherwise, Samsat akan penuh dengan aplikasi SIM dan STNK. Pemasukan negara tentunya, kan?!

 

3. Tol bertingkat

Jalan tol yang sudah lewat masa ekonomisnya (break even point) perlu dikembalikan ke pemerintah dan penggunanya bisa melaluinya dengan gratis. Tapi, di atas jalan tersebut lantas dibangun jalan tol dengan ukuran lebar yang sama sebagai jalan tol baru.

Contoh konkretnya, tol dalam kota. Tol yang dibangun pada periode 1987-1996 ini harusnya sudah dibuatkan bertingkat dari Cawang hingga Pluit dan berbayar tentunya. Tol yang existing sekarang dibebaskan untuk pengguna jalan. Ini akan sangat membantu kelancaran ruas-ruas jalan yang menyuplai volume kendaraan ke dalamnya, seperti Sudirman, Rasuna Said, Pejompongan, Supomo Tebet, dll. Pengguna jalan di Jakarta pasti mafhum bahwa ada setitik poin macet pada jam produktif, semisal kecelakaan lalin, efek macetnya berimbas bisa sampai dengan radius 10 km. Sebaliknya, jika sepanjang Cawang-Pluit tsb super lancar, efek lancar ini bisa berimbas lebih luas lagi.

 

Itu dulu yang ada di kepala. Nanti akan ditambah seiring jam terbang di jam macet pagi dan sore hari 🙁

Silakan berkomentar :

Sliding Sidebar

Geosphere

%d bloggers like this: