Sejam Bersama Ahok

Rabu 9 Januari 2013 kemarin, saya berkesempatan untuk bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. Kehadiran saya di sana sebagai satu dari tiga wakil dari Pengurus Pusat IAGI dan kebetulan Ketua IAGI, Rovicky DP, berhalangan hadir. Kedua rekan saya yaitu Singgih Widagdo (Berau Coal) dan Anif Punto (Republika). Beberapa pekan sebelumnya, PP IAGI, dalam hal ini tim redaksi Majalah IAGI melalui Singgih Widagdo, meminta waktu untuk bertemu guna membahas overview tatanan geologi (bawah permukaan) Jakarta keterkaitannya dengan pembangunan Jakarta ke depannya.

Suasana obrolan di Kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta

Kami dijanjikan bertemu pukul 07.30 WIB. Saya dan rekan sudah hadir pukul 07.00 di kantor Gubernur DKI Jakarta di Jalan Merdeka Selatan, meski jalan macet karena hujan mengguyur sejak semalam. Sempat menunggu sebentar di ruang tamu, kami dipanggil masuk ke ruang Ahok pukul 07.50. Ruang kerja yang nyaman, luas, dan hening.

Pembicaraan dibuka dengan perkenalan diri masing-masing dan profil organisasi IAGI. Beliau merespon dengan nostalgia masa kuliahnya di Teknik Geologi Universitas Trisakti dan ternyata beliau sekarang masih mengelola sebuah tambang batubara di Kalimantan. Dan IAGI membalasnya dengan menawarkan kontribusi apa yang bisa dilakukan oleh IAGI kepada pemerintahan baru Pemda DKI Jakarta.

Masih di topik geologi, beliau memaparkan idenya tentang pemanfaatan reservoir di lapisan jaringan sungai purba di bawah permukaan yang bisa digunakan untuk “penyimpanan” air dari permukaan dan nantinya akan bisa dimanfaatkan untuk air tanah maupun untuk secara tidak langsung untuk menahan intrusi air laut ke lapisan reservoir di dekat pantai. Beliau menambahkan, tentu ide ini masih perlu kajian yang sangat mendalam, baik tentang struktur jaringan sungai purbanya, sifat dan daya dukungnya, ukuran air hujan dan permukaan yang masuk vs kapasitas reservoir, dan termasuk kendala untuk melakukan mapping bawah permukaannya karena DKI Jakarta sendiri sudah ditutupi oleh bangunan secara massal.

Lalu obrolan beralih ke masalah klasik Jakarta yaitu macet dan kepadatan penduduk. Masalah busway, rumah susun, penggusuran, sampai masalah plat nomor “B 2 kosong” yang sedang hangat dibicarakan pas kemarinnya. Karakternya terlihat dari gaya bicara, pilihan kata, dan intonasinya. Lugas, blak-blakan, menguasai permasalahan, berani, terbuka, dan cerdas. Sangat berbeda dengan gaya birokrat umum yang diplomatis (bahasa halus untuk ketidakmampuan menguasai akar permasalahan), berbelit-belit, dan (sering) tidak solutif.

Mengenai masalah kemacetan, dirangkai dengan masalah kependudukan, dipaparkan beberapa alternatif solusi tentang busway, pembagian wewenang Dinas Perhubungan dan Polantas, zonasi kependudukan dan perumahan, pantai dan abrasi, serta pasar dan penggusuran. Semuanya dirangkai komprehensif, detil, dan terukur. Obrolan berlangsung santai, diselingi beberapa guyonan. Sesekali mimik mukanya berubah serius, ketika membahas “bajingan” (ya, beliau sering mengulang kata ini, instead of “preman” ), LSM busuk dibalik drama penggusuran, dan mafia rumah susun. Dengan tegas beliau berani menantang para “bajingan” ini berdebat di depan publik atau televisi ke depannya. Jargon keberanian beliau adalah “kita ini ini tidak punya kepentingan di sini”. Berangkat dari pijakan itu, dia menjamin keputusan dan tindakan yang diambil benar-benar karena kelogisan, kewajaran, dan keadilan.

Kembali ke inti kompetensi IAGI, beliau membuka diri untuk adanya kajian-kajian tentang kondisi bawah permukaan Jakarta, baik untuk kajian engineering ke depannya maupun potensi SDA-nya. Selama ini DKI sudah mempunyai Dinas Pertambangan dan Energi, tinggal dikolaborasikan. Beberapa waktu lalu sempat mengurusi masalah bagi hasil sumur minyak milik Pertamina di Bekasi yang pelamparan lapisan reservoirnya ternyata masuk ke wilayah geografis DKI Jakarta dan tentunya Pemda DKI berhak menerima bagi hasilnya yang proporsional. Pun demikian dengan kasus serupa di lepas pantai Jakarta Utara. Saat ini, Distamben DKI sedang mempunyai riset tentang pengaruh gempa besar terhadap bangunan-bangunan besar di DKI. Sementara itu, kajian dan sidang tentang perijinan pendirian bangunan di kota serta P2B (Pengawas dan Penertiban Bangunan) selalu mencantumkan riset geoteknik di dalamnya.

Masalah pantai utara Jakarta pun tak luput menjadi topik pembicaraan, dimulai dari singgungan tentang pantai publik. Ahok memaparkan bahwa Pemda DKI pada dasarnya setuju dengan ide pantai publik dan tentu nantinya akan didanai oleh APBD, bukan dengan mengambil pantai milik perusahaan swasta seperti di Ancol, Pantai Indah Kapuk, Marunda, ataupun Pantai Mutiara yang para perusahaan tersebut sebelumnya telah dengan resmi dan berijin untuk mengelola lahan bakau dan lumpur menjadi area komersial dan telah dilakukan studi AMDAL dalam pembangunan dan pengelolaannya.

Disambi menyeruput kopi hitam dan jajanan pasar, sejam tak terasa dan obrolan harus disudahi. Sebelumnya, kita berfoto berempat dan masing-masing dengan beliau, mengenakan kostum adat betawi.

 

Berikut foto saya berdua dengan Ahok. Pantas juga untuk foto deklarasi calon gubernur-wakil gubernur DKI 2017-2022 lho! Saatnya Jakarta dipimpin oleh duet geologist. 😀

Deklarasi DKI 1 dan DKI 2 2017-2022?

Silakan berkomentar :

Sliding Sidebar

Geosphere

%d bloggers like this: