Catatan 14 hari di Kalimantan Timur : Provinsi yang salah urus! (Bagian 2)

Disalin dari blogku sebelumnya (22 Februari 2009)

Kutukan Sumber Daya Alam?

View Kota Balikpapan di malam hari

Kali ini saya menyoroti masalah pemerataan dan kesempatan ekonomi yang nantinya berkaitan dengan masalah sarana perhubungan dan pendidikan.
Di sepanjang jalan utama di Balikpapan, mulai dari bandara di utara hingga pelabuhan di selatan. Tampak unit-unit bisnis berjajar, mulai dari unit bisnis yang support industri-industri berat seperti drilling, alat-alat berat, logging, konstruksi, persewaan kendaraan, hingga katering. Tentu ini merupakan gambaran bagaimana sumber daya alam Kaltim-lah (utamanya minyak, gas, dan batubara, disini saya belum bicara tentang hasil laut dan hutan, karena belum punya pengetahuan luas disana) memicu berkembangnya jaringan bisnis tersebut. Di sinilah memang aspek positif keberadaan SDA bagi ekonomi sekitarnya.

Namun, bukan rahasia umum lagi bahwa di Balikpapan, orang-orang yang kaya didominasi oleh kaum pendatang, baik itu dari pulau lain maupun dari negara lain. Saya sendiri selama di balikpapan, sejak kedatangan pertama tahun 2004 lalu, tinggal di rumah pakde di perumahan Balikpapan Baru, yang tergolong perumahan mewah disana. Hasil survey (kecil-kecilan, tanya sana-sini, setidaknya yang sekompleks dengan yang saya tinggali) menunjukkan perumahan itu didominasi pendatang, bukan orang asli Kalimantan. Sekarang, perumahan ini sudah berkembang sangat cepat. Cluster-cluster baru terbentuk dan laris manis! Di sekeliling rumah pakde, kebanyakan pegawai-pegawai oil company dan pemilik bisnis di Balikpapan, mulai dari batubara, rumah sakit, dll.

Fakta lagi, para pegawai perusahaan-perusahaan itu juga kebanyakan adalah orang-orang non pribumi Kaltim sendiri. Mengapa? Karena rata-rata mereka adalah lulusan kampus-kampus di Pulau Jawa. Salahkah mereka? Tentu tidak. Karena faktanya kampus-kampus di Kaltim sendiri belum mampu support dan suplai lulusan-lulusan yang level kompetensinya dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tadi. Beberapa hari yang lalu saya membaca surat kabar Kaltim Post yang memberitakan Rektor Universitas Mulawarman (universitas terbesar di Kaltim) dikritik karena hanya mampu melahirkan generasi pengangguran (kurang lebih 2000 orang tiap tahunnya). Nah, aneh kan? Di saat jaringan bisnis di Kaltim membutuhkan ribuan orang tiap tahunnya, namun yang ada malah penyedia lokalnya tidak ada. Tidak heran kalau orang non pribumi yang menikmatinya.

Sebenarnya tidak sulit mengatasi hal itu. Cukuplah diadakan jurusan-jurusan penopang industri SDA di Unmul, seperti teknik perminyakan, teknik geologi dan geofisika, teknik pertambangan, teknik kimia, dan teknik-teknik lain hingga jurusan manajemen, bisnis, agrobisnis, dll. Lalu, undang saja ahli-ahli dan pengajar-pengajar terbaik di bidangnya untuk mengajar disini. Tidaklah berat, mengingat pemda Kaltim mampu membayar pelatih-pelatih asing untuk atlitnya di PON kemarin! Lalu, kembang biakkan kampus ini di kota lain yang memiliki labour market yang bersesuaian seperti Sangatta dan Bontang.

Melihat dengan lebih dekat, saya mengambil contoh di area kerja saya. Di kontraktor tambang tempat saya bekerja, ada 1400 an pegawai, dengan rincian 1000 pegawai asli dan 400 adalah labour supply. Di sini, 80% pegawainya adalah orang Jawa! Tidak mengherankan, bahasa yang digunakan seringnya adalah Bahasa Jawa. Jabatan-jabatan penting dipegang tak satu pun oleh orang lokal. Fakta di lapangan, orang-orang lokal hanya kebagian pekerjaan (maaf) sepele dan kasar, seperti office boy, satpam, driver, helper mekanik, operator alat-alat berat, dll. Mayoritas montir, mekanik, dan operator malah diambil dari Pulau Jawa dan Sumatera. Bahkan untuk urusan katering makanan pun harus dari Jakarta.

Penduduk sekitar area tambang bisa kecipratan berkah keberadaan bahan tambang dengan membuat toko, warung, dan sentra-sentra bisnis kecil lainnya. Tidak lebih dari itu. Itupun harus mereka bayar dengan jalanan yang berdebu dan rusak karena harus dilewati oleh truk-truk batubara. Belum lagi polusi udara beserta kerugian tak langsung akibat perusakan lingkungan. Dan kita sudah mafhum bahwa program Community Development perusahaan (apalagi milik asing) hanya sekedar formalitas belaka untuk laporan tahunan ke pemerintah dan menghindari adanya demonstrasi warga sekitar.

Yang ada, setelah nantinya proyek penambangan ini selesai, warga sekitar masih berkutat dengan kemiskinan.

Masih beruntung, Kaltim selama ini adem ayem, tidak ada kisruh dan konflik horizontal, yang umumnya ada di sebuah daerah yang kaya SDM seperti Afrika Selatan, Nigeria, Liberia sampai Aceh dan Papua. Tapi jangan anggap sepele hal ini. Faktor pemerataan kue yang tidak seimbang antara Samarinda dan Balikpapan versus kota-kota lain bisa memicu terjadinya kemarahan. Jalanan kota Balikpapan yang halus mulus berbanding terbalik dengan jalan-jalan di Sangatta dan Bontang (kata teman yang pergi ke sana di awal Februari kemarin, dia mengistilahkannya dengan offroad, saya sendiri belum pernah kesana 😀 ). Padahal Sangatta adalah kota energi, tidak kalah dengan Balikpapan. Sangatta dan Bontang kaya akan minyak, gas, dan batubara. Ada perusahaan Medco untuk migas disana dan Kaltim Prima Coal untuk batubara disana.

Itu di utara Balikpapan. Untuk yang selatan Balikpapan, kita harus menyeberangi sebuah sungai besar dengan feri atau speedboat. Yang terpikir di benak saya, tidak adakah keinginan untuk membangun sebuah jembatan di atas sungai itu, sehingga masyarakat sana tidak perlu repot-repot pindah alat transportasi. Bukankah efek dari transportasi yang lancar adalah adanya pertumbuhan transaksi ekonomi masyarakat. Saya rasa orang bodoh pun tahu hal ini. Tapi mengapa belum ada jembatan di atas sungai itu? Apa masalahnya teknologi? Tentu bukan. Selat Madura pun bisa didirikan sebuah jembatan di atasnya, apalagi sungai itu. Apakah masalah duit? Tidak ada alasan untuk kesana, sebab duit Pemda Kaltim melimpah :p.

Di media cetak, sekarang sedang ramai dibicarakan. Koran nasional Kompas pun baru-baru ini membahas detail tentang Jalan Trans Kalimantan. Di koran lokal, gubernur baru sibuk mengurus pembangunannya. Ada saling tuding di pihak Gubernur, DPR, dan pemerintah. Gubernur beranggapan itu adalah kewajiban pemerintah pusat, karena merupakan jalan negara. Pihak DPR dan DPD pun dituding selama ini tidak mampu melakukan lobi ke pemerintah pusat.

Yang saya herankan, mengapa semua itu baru diributkan saat-saat ini? Selama ini ngapain aja Pemda Kaltim?

5 comments: On Catatan 14 hari di Kalimantan Timur : Provinsi yang salah urus! (Bagian 2)

  • Nice info gan!!! omong2 domisilimu saiki neng endi pak? kok cuma 14 hari…

  • ^ itu kutulis setelah 14 hari pertama kerja di Kaltim sini, Wan..
    Sekarang mah masih tetep di Kaltim.

  • Wah, sudah eksis di Kaltim nih.. 🙂
    Saya sendiri sempat posting topik yang serupa, dari pengalaman bulan kemaren berkunjung ke Kaltim. Tetapi karena cuma 3 hari kunjungan singkat, jadi belum banyak yg bisa diobservasi.
    Oya, kalau sampai di Unmul ada jurusan geologi, geofisika dan perminyakan, bisa2 timbul gejolak tuh.. Warga Kaltim akan jadi tahu persis potensi sumberdaya alam mereka, berapa yg masih tersimpan, dan berapa yg dibawa kabur ke luar, bisa rame tuh, hehe.. Ya, ketimpangan pembangunan memang masalah mendasar bangsa kita yg akut.

  • Oya, tukeran link ya, biar bisa saling mengintip.. Sy sendiri masih blogger pemula. Yg penting bisa cuap2 bebas.. 🙂

  • Yang ada malah putra-putri terbaik Kaltim kuliahnya di Bandung-Jakarta. Bagus, asalkan mereka kembali ke Kaltim dan berjuang di tanah kelahiran mereka disana.

Silakan berkomentar :

Sliding Sidebar

Geosphere

%d bloggers like this: